Indonesia bersama 17 negara lainnya mengecam serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan pasien dan tenaga medis, sehingga kembali menyoroti kerentanan fasilitas kesehatan di wilayah konflik. Kecaman itu disampaikan melalui pernyataan bersama menteri luar negeri dari 18 negara, termasuk Indonesia dan Palestina. Para pejabat menilai serangan terhadap rumah sakit tersebut bertentangan dengan perlindungan khusus hukum humaniter internasional bagi layanan medis.
Selain Indonesia dan Palestina, kecaman bersama itu juga melibatkan Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, serta Libya. Negara lainnya meliputi Mauritania, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, dan Uni Emirat Arab. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan pernyataan kolektif tersebut melalui akun resmi media sosial X kepada publik.
Kecaman Internasional atas Serangan ke RS Nasser
Para menteri mengecam serangan Israel yang terus menyasar warga sipil Palestina, termasuk tenda dan lokasi perlindungan pengungsi. Mereka memperingatkan serangan terhadap RS Nasser dan tempat pengungsian dapat merusak kesepakatan gencatan senjata yang sedang dijaga. Situasi tersebut juga dinilai menghambat pemulihan keamanan serta stabilitas Gaza, sekaligus tidak sejalan dengan Rencana Komprehensif Presiden AS Donald Trump. Karena itu, 18 negara mengaitkan perlindungan fasilitas medis dengan keharusan menjaga kesepakatan dan mencegah eskalasi penderitaan sipil.
Pembatasan Bantuan Memperburuk Krisis Gaza
Para menteri turut menyoroti pembatasan Israel terhadap bantuan kemanusiaan, material hunian, serta pasokan medis yang memasuki Jalur Gaza. Barang kebutuhan tempat tinggal itu meliputi tenda, karavan, dan rumah mobil yang dibutuhkan pengungsi untuk berlindung. Pembatasan tersebut memperparah krisis menjelang musim dingin, ketika banyak keluarga menghadapi tempat penampungan dan layanan dasar yang tidak memadai.
Anak-anak dan Bayi Menghadapi Risiko Musim Dingin
Kondisi itu berjalan seiring memburuknya akses air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sipil di Gaza. Anak-anak dan bayi disebut menghadapi risiko terbesar akibat suhu dingin ekstrem serta keterbatasan perlindungan yang layak. Atas kondisi tersebut, para menteri mendesak Israel merespons seruan komunitas internasional dan Dewan Perdamaian dengan memperluas arus bantuan. Mereka juga meminta badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kemanusiaan menjalankan mandat tanpa hambatan operasional maupun pembatasan akses.
Tuntutan Perlindungan RS Nasser dan Akses Bantuan
Melalui seruan itu, para menteri menuntut Israel memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Sharm El-Sheikh dan Rencana Komprehensif Presiden Trump. Mereka turut merujuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025) sebagai landasan pelaksanaan komitmen internasional terkait Gaza. Israel diminta menjaga gencatan senjata, melindungi warga sipil serta fasilitas medis, dan menjamin pengiriman bantuan tanpa hambatan.
Bantuan Harus Aman, Memadai, dan Berkelanjutan
Bantuan yang diminta mencakup kebutuhan hunian, perlengkapan pemulihan dini, serta peralatan guna memperbaiki infrastruktur penting. Para menteri menegaskan pengiriman harus berlangsung aman, berkelanjutan, memadai, dan menjangkau warga yang paling membutuhkan. Mereka juga menolak penundaan atau persyaratan politik maupun keamanan yang berpotensi menghalangi akses kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Kesepakatan Diminta Berjalan Tanpa Penundaan
Menurut pernyataan bersama, komitmen tahap pertama semestinya berlaku segera setelah kesepakatan ditandatangani tanpa penundaan pelaksanaan. Para menteri meminta bantuan darurat terus mengalir, terlepas dari kemajuan pelaksanaan tahap-tahap berikutnya dalam kesepakatan. Mereka mendesak Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian menggunakan peran masing-masing untuk memastikan Israel menunaikan seluruh komitmennya. Tekanan diplomatik itu juga diharapkan mendorong pencabutan seluruh pembatasan bantuan, sekaligus menjaga kredibilitas kesepakatan dan memperkuat gencatan senjata.
Indonesia dan negara-negara mitra menegaskan kesiapan bekerja sama dengan pihak regional serta internasional untuk menjalankan seluruh tahapan rencana perdamaian. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat gencatan senjata dan memperluas distribusi bantuan guna mengurangi penderitaan rakyat Palestina. Melalui tekanan bersama, para menteri berharap perlindungan warga sipil dan pemulihan kebutuhan dasar Gaza dapat segera terwujud.