Guterres Desak Pemulangan Rohingya Bermartabat

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mendesak pertanggungjawaban atas pelanggaran berat terhadap etnis Rohingya. Di KTT ke-16 ASEAN-PBB di Manila, Senin (16/11/2026), ia menegaskan pemulangan Rohingya harus memenuhi sejumlah prasyarat mendasar. Proses tersebut, menurut Guterres, wajib berlangsung aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan setelah hampir satu dekade pengusiran paksa. Seruan itu kembali menempatkan nasib komunitas Rohingya sebagai agenda mendesak dalam diplomasi kawasan dan perlindungan hak asasi.

Pidato Guterres juga menyoroti tekanan global, mulai dari konflik bersenjata, perubahan iklim, hingga kebutuhan kemanusiaan dan biaya hidup. Ia mencatat kenaikan tarif serta harga energi, yang memperberat ketidakpastian ekonomi dan menambah beban negara berkembang. Dampak regional perang Rusia-Ukraina, situasi Laut Hitam, serta gangguan Selat Hormuz dan Laut Merah turut menjadi perhatian.

Diplomasi Global Menuntut Pemulangan Rohingya

Di hadapan para pemimpin ASEAN, Guterres menegaskan dunia multipolar memerlukan tata kelola multilateral yang lebih representatif dan efektif. Menurutnya, sistem internasional harus mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, sekaligus merespons krisis lintas batas. Ia meminta penguatan arsitektur keuangan global agar negara berkembang terlindungi dari guncangan ekonomi yang terus berulang. Guterres turut mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB dan lembaga keuangan internasional supaya mekanisme pengambilan keputusan lebih inklusif.

Reformasi Multilateral dan Ketahanan Iklim

Selain reformasi kelembagaan, ia meminta dukungan lebih besar bagi negara rentan menghadapi dampak perubahan iklim. Dukungan itu dapat memperkuat kesiapsiagaan bencana dan mendorong transisi energi berkeadilan melalui pemanfaatan sumber terbarukan. Ia juga menegaskan kebebasan navigasi harus terlindungi dalam segala situasi, termasuk ketika jalur pelayaran strategis menghadapi gangguan.

Seruan Perdamaian Menjangkau Berbagai Kawasan

Guterres menyebut kebutuhan perdamaian mendesak mencakup Gaza, Yaman, kawasan Timur Tengah, Ukraina, Sudan, dan wilayah sekitarnya. Daftar tersebut menggambarkan keterkaitan konflik regional, tekanan kemanusiaan, serta risiko meluasnya instabilitas terhadap tatanan internasional. Ia mengapresiasi ASEAN karena perundingan kode etik Laut China Selatan menunjukkan kemajuan, meski proses diplomatik tetap berlanjut. Guterres juga menilai peran ASEAN membantu mempertahankan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand sebagai kontribusi stabilitas kawasan.

Pemulangan Rohingya Menunggu Jaminan Perlindungan

Guterres menilai pemulangan Rohingya memerlukan perlindungan memadai serta penyelesaian krisis Myanmar secara inklusif dan menyeluruh. Ia mendesak semua pihak melindungi warga sipil, menaati hukum internasional, serta membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

“Hingga kondisi tersebut terpenuhi, negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi mereka yang melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan,” tegas Guterres.

Konsensus Lima Poin Jadi Landasan Politik

PBB mempertahankan dukungan terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin ASEAN serta penyusunan penyelesaian politik yang inklusif dan dipimpin Myanmar. Guterres menekankan penyelesaian itu harus menyentuh akar krisis, menghentikan kekerasan nasional, dan menjamin pembebasan segera tanpa syarat seluruh tahanan sewenang-wenang. Proses politik juga perlu menjamin rakyat Myanmar menjalankan hak-haknya secara bebas, damai, dan tanpa intimidasi.

Kemitraan ASEAN-PBB Merambah Berbagai Sektor

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dalam pidato pembukaan, menyoroti cakupan kemitraan ASEAN-PBB yang melampaui agenda diplomasi dan keamanan. Kedua organisasi bekerja sama memberantas perdagangan manusia, penipuan daring, serta peredaran narkoba ilegal di kawasan. Kolaborasi tersebut juga mencakup misi pemeliharaan perdamaian dan upaya mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Pada sektor pembangunan, agenda bersama meliputi fasilitasi perdagangan, ASEAN Power Grid, pengelolaan mineral berkelanjutan, dan ketahanan pangan.

Kerja sama itu turut menggarap penanggulangan bencana serta aksi iklim, dua agenda penting menghadapi risiko lintas batas. Rangkaian pembahasan memperlihatkan ASEAN-PBB berupaya menyelaraskan keamanan, ketahanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu kemitraan. Namun, bagi Rohingya, ukuran penting diplomasi tersebut tetap terletak pada pertanggungjawaban, perlindungan, dan jaminan pemulangan yang layak.

Leave a Comment