Perdana Menteri Papua Nugini James Marape menyatakan negaranya tidak lagi menjadi tempat beroperasinya Taiwan, saat bertemu Xi Jinping. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di Shenzhen, Selasa, 17 November 2026, di sela agenda Konferensi Tingkat Tinggi APEC. Marape sekaligus menyampaikan dukungan terhadap upaya Beijing mewujudkan reunifikasi Taiwan dengan daratan Tiongkok, sebuah isu sensitif kawasan. Pernyataan itu mempertegas perubahan sikap diplomatik Port Moresby, sekaligus menempatkan hubungan dengan Beijing dalam sorotan internasional.
Di hadapan Xi, Marape menggambarkan dukungan tersebut sebagai langkah yang diharapkan membantu agenda politik pemerintah Tiongkok. Ia mengaitkan kemakmuran rakyat Tiongkok dengan kesejahteraan bersama, seraya menegaskan pentingnya hubungan bilateral kedua negara. Namun, perdana menteri mengakui peralihan hubungan dari Taiwan menghadapi tantangan domestik, lantaran Papua Nugini berinteraksi dengan banyak negara.
Dukungan Politik untuk Agenda Beijing
“Kami berharap hal ini dapat membantu upaya Anda mewujudkan reunifikasi, karena ketika rakyat Tiongkok makmur, kita semua ikut makmur.” — Marape
Marape juga menyebut pemerintahannya menghadapi tantangan internal selama proses perubahan hubungan, tetapi tetap mempertahankan tekad politik tersebut. Ia menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan harus berlaku timbal balik, termasuk terhadap kedaulatan Tiongkok secara konsisten. Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana isu kedaulatan menjadi landasan penting dalam pendekatan diplomatik kedua pemerintahan bilateral.
Beijing Tawarkan Penguatan Kemitraan
Xi merespons pernyataan itu dengan menawarkan penguatan hubungan melalui peningkatan kepercayaan politik dan perluasan kerja sama bilateral. Presiden Tiongkok tersebut menyatakan kesiapan Beijing memperdalam kemitraan yang saling menguntungkan bersama Papua Nugini di berbagai sektor. Agenda itu, menurut keterangan resmi Tiongkok, turut mencakup perdagangan, investasi, infrastruktur, energi, pertanian, serta bidang teknologi.
Penutupan Kantor Taiwan dan Dampaknya
Pada awal November, Taiwan mengumumkan penutupan kantor perwakilannya di Papua Nugini sekaligus penghentian pembelian gas alam cair. Taipei menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan tekanan Tiongkok, sementara langkah itu menandai perubahan penting hubungan ekonomi kedua pihak. Papua Nugini sebelumnya menjalin hubungan diplomatik dengan Taipei pada 1999, sebelum memulihkan hubungan resmi dengan Beijing. Perubahan tersebut memperlihatkan bagaimana persaingan diplomatik Tiongkok dan Taiwan turut memengaruhi kemitraan negara-negara di kawasan Pasifik.
Reunifikasi Taiwan dalam Perspektif Beijing
Istilah reunifikasi Taiwan mencerminkan narasi Partai Komunis Tiongkok, yang menganggap pulau tersebut bagian wilayah nasionalnya. Beijing selama bertahun-tahun menyatakan tekad menyatukan Taiwan dengan daratan Tiongkok, termasuk melalui kekuatan militer apabila diperlukan. Sebaliknya, Taiwan menjalankan pemerintahan sendiri, sementara sebagian masyarakat dan kelompok politiknya menolak penyatuan di bawah kendali Beijing.
Persaingan Pengaruh di Kawasan Pasifik
Perbedaan posisi tersebut menjadikan isu Taiwan sebagai salah satu titik ketegangan utama dalam hubungan lintas Selat. Dukungan Marape terhadap agenda Beijing karena itu memiliki bobot diplomatik, terutama setelah perubahan kebijakan perwakilan dan perdagangan. Meski demikian, pernyataan perdana menteri Papua Nugini tidak mengubah kenyataan bahwa Taiwan tetap memiliki pemerintahan sendiri.
Arah Baru Hubungan Papua Nugini dan Tiongkok
Pertemuan di Shenzhen memperlihatkan upaya kedua pemerintah memperkuat koordinasi politik, sekaligus memperluas ruang kerja sama ekonomi. Keterangan Beijing menyebut kedua negara juga ingin meningkatkan pertukaran pengalaman pemerintahan, investasi, konektivitas, serta pengembangan sektor strategis. Kerja sama tersebut berpotensi mencakup ekonomi digital, layanan keuangan, energi hijau, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bagi Papua Nugini, hubungan dengan Tiongkok kini berjalan seiring perubahan kebijakan terhadap Taiwan dan dinamika kawasan Pasifik.
Kesepakatan politik yang disampaikan Marape menambah dimensi baru dalam persaingan pengaruh Beijing dan Taipei di kawasan. Respons Xi menegaskan bahwa Tiongkok ingin menerjemahkan dukungan tersebut menjadi kepercayaan politik dan kemitraan bilateral lebih erat. Perkembangan berikutnya akan memperlihatkan bagaimana perubahan diplomatik ini memengaruhi hubungan Papua Nugini dengan mitra regional lainnya.