ICJ Tetapkan Myanmar Lakukan Genosida Rohingya

Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan Myanmar bertanggung jawab atas genosida Rohingya melalui putusan bersejarah yang dibacakan di Den Haag, Kamis. Putusan tersebut menyatakan pasukan keamanan Myanmar menjalankan kekerasan dengan maksud menghancurkan sebagian minoritas Rohingya selama operasi 2016–2017. Panel 15 hakim menjatuhkan keputusan 9-6, sekaligus menolak pembelaan Myanmar bahwa operasi 2017 semata-mata menyasar kelompok pemberontak bersenjata. Vonis ini mencatat tonggak hukum internasional karena untuk pertama kalinya ICJ menyatakan sebuah negara melakukan genosida.

Presiden ICJ Yuji Iwasawa membacakan putusan di Great Hall of Justice, disaksikan delegasi dan tim hukum kedua negara. Menteri Kehakiman Gambia, Dawda Jallow, hadir bersama pengacara Arsalan Suleman dan Philippe Sands, sedangkan Ko Ko Hlaing mewakili Myanmar. Majelis hakim menilai pembunuhan massal, kekerasan seksual, serangan terhadap anak, serta penyerangan warga yang melarikan diri membuktikan niat genosida.

Genosida Rohingya Terbukti Lewat Pola Kekerasan Sistematis

Pasukan Myanmar membunuh ribuan warga sipil, dengan bukti persidangan memperkirakan korban mencapai sekitar 10.000 orang. Reuters melaporkan hakim juga mencatat eksekusi massal, pembakaran ratusan desa, serta penyebaran ujaran kebencian terhadap Rohingya. Mahkamah menyimpulkan tindakan itu mencerminkan niat genosida Rohingya, dengan sasaran sebagian kelompok di wilayah Rakhine Utara, Myanmar.

“Mahkamah menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak dan menyerang warga Rohingya yang melarikan diri.”

— Pernyataan, Yuji Iwasawa

Operasi 2017 Memuncak Setelah Serangan Pemberontak

Serangan militer besar pada Agustus 2017 menyusul serangan kelompok pemberontak terhadap sejumlah pos polisi dan pangkalan militer di Rakhine. Namun, ICJ menolak pembenaran tersebut karena skala kekerasan, sasaran warga sipil, dan bukti niat pemusnahan memenuhi ambang genosida. Putusan final itu tidak menyediakan mekanisme banding, meski pelaksanaannya tetap menghadapi keterbatasan penegakan melalui lembaga internasional.

Gambia Ajukan Gugatan Berdasarkan Konvensi Genosida 1948

Gambia membawa perkara ini ke ICJ pada 2019 dengan mendasarkan gugatan pada Konvensi Genosida 1948, yang mengikat negara pihak. Negara Afrika Barat itu meminta pengadilan menetapkan pelanggaran, menjamin pertanggungjawaban, serta memulihkan hak korban dari kelompok Rohingya. Pada 2020, ICJ memerintahkan Myanmar mengambil langkah darurat untuk melindungi Rohingya yang masih tinggal di wilayahnya. Perintah sementara tersebut juga mengharuskan pemerintah menjaga bukti terkait dugaan genosida, sebelum panel menilai pokok perkara secara menyeluruh.

Genosida Rohingya Berujung Reparasi dan Pemulangan

Dalam putusan terbarunya, ICJ menyatakan Myanmar wajib memberi kompensasi kepada korban, sedangkan besaran ganti rugi akan ditentukan kemudian. Pengadilan turut mewajibkan pemulangan Rohingya secara aman dan bermartabat, sekaligus memulihkan kesatuan keluarga yang tercerai akibat pengusiran. Putusan itu memperkuat dasar tuntutan keadilan, tetapi tidak otomatis menjamin repatriasi ketika keamanan dan hak kewarganegaraan belum terpenuhi.

730.000 Warga Rohingya Terpaksa Mengungsi ke Bangladesh

Penindakan militer pada 2017 memaksa lebih dari 730.000 warga Rohingya meninggalkan rumah dan menyeberang menuju Bangladesh. Gelombang pengungsian itu muncul setelah kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, serta pembakaran permukiman menyapu sejumlah kawasan di Rakhine. Sejak saat itu, rencana pemulangan beberapa kali tersendat karena pengungsi mengkhawatirkan keselamatan, ketiadaan kewarganegaraan, dan pembatasan hak dasar.

1,2 Juta Pengungsi Masih Bertahan di Bangladesh

Sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya kini tinggal di Bangladesh, dengan mayoritas menetap dalam kamp-kamp padat di kawasan Cox’s Bazar. Kondisi kamp menghadirkan tantangan kemanusiaan, mulai dari sanitasi terbatas hingga risiko kebakaran, penyakit menular, dan longsor saat musim hujan. Reuters mencatat kelompok bantuan menilai situasi di Rakhine belum memungkinkan pemulangan aman, sementara kebutuhan kemanusiaan terus menekan Bangladesh. Karena itu, keputusan ICJ menjadi preseden penting, tetapi pelaksanaan reparasi dan pemulangan memerlukan langkah nyata pemerintah Myanmar.

Putusan ini mengukuhkan pertanggungjawaban negara atas kejahatan genosida, sekaligus menempatkan pemulihan hak Rohingya sebagai ujian implementasi berikutnya. Meski keputusan bersifat mengikat, keterbatasan daya paksa ICJ membuat tekanan diplomatik dan pengawasan internasional tetap berperan menentukan. Bagi jutaan pengungsi, arti putusan tersebut bergantung pada jaminan keselamatan, pemulihan martabat, kewarganegaraan, serta peluang pulang tanpa ancaman.

Leave a Comment