Ukraina mengklaim menangkap seorang warga negara Indonesia berusia 49 tahun yang diduga direkrut untuk bertempur bersama militer Rusia. Penangkapan itu disebut sebagai kasus tawanan perang pertama asal Indonesia, ketika Kyiv menyoroti dugaan perekrutan warga Indonesia. Pria tersebut berasal dari Pulau Jawa dan dibawa menuju wilayah Zaporizhzhia untuk mengikuti operasi militer Rusia. Kasus ini menambah sorotan terhadap keterlibatan warga asing dalam konflik yang berlangsung sejak invasi Rusia pada Februari 2022.
Menurut laporan Guardian pada Rabu, 11 November 2026, pria itu mencapai wilayah yang dikuasai Ukraina setelah kelompoknya diserang drone. Pasukan Ukraina kemudian menangkapnya, berdasarkan keterangan gerakan I Want to Live yang didukung pemerintah Ukraina. Organisasi tersebut menyebut pria berusia 49 tahun itu dibawa ke Zaporizhzhia untuk mengikuti operasi militer Rusia.
Militer Rusia Diduga Rekrut Ratusan WNI
I Want to Live memperkirakan sekitar 283 WNI direkrut untuk bertempur bersama Rusia selama sembilan bulan pertama 2026. Angka tersebut jauh melampaui perekrutan warga Indonesia yang disebut tidak lebih dari 10 orang sepanjang tiga tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut memperlihatkan kenaikan tajam menurut data yang dihimpun dan diumumkan gerakan I Want to Live. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta belum memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai dugaan perekrutan warga Indonesia tersebut.
Perekrutan Warga Asing Meluas ke Berbagai Negara
Tuduhan perekrutan warga asing bukan pertama kali diarahkan kepada Moskow selama perang melawan Ukraina berlangsung. Pada Februari 2026, badan intelijen Kenya melaporkan lebih dari 1.000 warga negaranya dibujuk bergabung dalam pertempuran bagi Rusia. Selain Kenya, warga Uganda, Afrika Selatan, dan sejumlah negara Afrika lainnya juga dilaporkan masuk garis depan.
Jakarta Desak Moskow Cegah Perekrutan
Perkembangan tersebut berlangsung ketika Rusia berupaya mempertahankan kekuatan militernya dalam perang yang telah melewati empat tahun. Pada November 2026, pemerintah Indonesia mendesak Moskow memastikan tidak ada WNI direkrut untuk bergabung dalam militernya.
“…memastikan tidak ada warga Indonesia yang direkrut ke dalam militer Rusia,” ujar Yvonne Mewengkang, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI.
Pernyataan tersebut mencerminkan desakan resmi Jakarta agar Moskow mencegah perekrutan WNI, termasuk melalui berbagai saluran perekrutan.
Militer Rusia Jadi Sorotan Diplomatik
Militer Rusia menjadi perhatian Jakarta setelah seorang WNI yang bertugas di dalam angkatan bersenjata tersebut dilaporkan tewas pada Oktober. Yvonne turut menyoroti praktik perekrutan yang berpotensi masuk kategori tindak pidana perdagangan orang terhadap warga Indonesia. Kekhawatiran itu memperluas perhatian pemerintah dari keselamatan pekerja menuju dugaan eksploitasi lintas negara yang menyasar WNI.
Sindikat Diduga Menawarkan Pekerjaan Bergaji Tinggi
Beberapa hari setelah desakan pemerintah, kepolisian Indonesia mengumumkan identifikasi sindikat perdagangan orang yang menyasar WNI. Jaringan itu diduga menggunakan media sosial serta aplikasi pesan untuk menawarkan pekerjaan di Rusia kepada calon pekerja Indonesia. Tawaran tersebut mencakup bidang logistik, keamanan perbatasan, dan pembangunan fasilitas pertahanan dengan iming-iming upah tinggi.
Kontrak Tentara Bayaran Mengarah ke Zona Konflik
Namun, menurut kepolisian, pelamar yang tiba di Rusia kemudian diarahkan menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran. Sebagian pekerja selanjutnya dikirim ke zona konflik, berbeda dari pekerjaan sipil yang ditawarkan ketika proses perekrutan berlangsung. Modus tersebut memperlihatkan risiko eksploitasi ketika tawaran kerja lintas negara tidak sesuai penempatan dan kewajiban sebenarnya. Kasus itu menempatkan dugaan perdagangan orang sebagai dimensi penting dalam persoalan perekrutan WNI bagi militer Rusia.
Gerakan I Want to Live dibentuk September 2022 oleh Pusat Koordinasi Penanganan Tawanan Perang, dengan dukungan Kementerian Pertahanan Ukraina. Pembentukannya turut didukung badan intelijen pertahanan Ukraina, HUR, untuk memfasilitasi penyerahan personel militer aktif secara aman. Program itu menyasar tentara Rusia serta warga asing yang direkrut, sekaligus membuka jalan bagi mereka meninggalkan medan perang.