Gadi Eisenkot mulai merintis pemerintahan Israel setelah Presiden Isaac Herzog memberinya mandat resmi pada Minggu, 8 November 2026. President Mantan kepala militer sekaligus pemimpin partai Yashar itu kini mengupayakan koalisi darurat nasional di tengah kebuntuan politik berkepanjangan. Ia membuka penjajakan dengan kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meskipun kedua pihak masih menyimpan perbedaan politik mendasar.
Langkah tersebut menandai babak baru perebutan kekuasaan setelah pemilihan 27 Oktober tidak menghasilkan mayoritas mutlak bagi blok politik mana pun. Dalam pidato di kediaman presiden di Yerusalem, Eisenkot mendesak pergantian kepemimpinan untuk memulihkan kepercayaan publik serta meredakan perpecahan.
“Israel membutuhkan kepemimpinan baru layaknya udara untuk bernapas,” kata Eisenkot, menyebut demokrasi negaranya menghadapi masa sangat rentan.
Ia menegaskan suara pemilih harus diterjemahkan menjadi pemerintahan yang mampu menjawab tekanan keamanan, diplomatik, dan sosial secara bersamaan.
Pemerintahan Israel Dihadapkan pada Hitungan Kursi Ketat
Rekomendasi politik terhadap Eisenkot datang dari fraksi-fraksi yang mewakili 67 anggota Knesset setelah konsultasi antarkubu dengan Presiden Herzog. Namun, rekomendasi tersebut bukan dukungan koalisi final, sehingga ia tetap harus merangkai mayoritas sedikitnya 61 kursi parlemen. Knesset memiliki 120 kursi, sementara partai Yashar Eisenkot menguasai 21 kursi dan Likud pimpinan Netanyahu meraih 27 kursi. Komposisi itu membuat negosiasi menentukan, sebab sejumlah partai kecil dan kelompok Arab berpotensi menjadi penentu konfigurasi pemerintahan mendatang.
Empat Syarat untuk Mitra Koalisi
Eisenkot mengajukan empat prasyarat, mulai pengakuan karakter negara hingga sikap tegas terhadap Hamas dan kewajiban dinas militer.
Syarat pertama, “pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis,” ditegaskan Eisenkot dalam pidatonya di Yerusalem.
Ia juga menuntut penerimaan nilai Deklarasi Kemerdekaan serta pengabdian wajib seluruh warga demi memperkuat jajaran IDF. Syarat terakhir menuntut pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris dan penghancuran kapasitas militer serta kekuasaan pemerintahannya.
Negosiasi Dibayangi Kepentingan yang Bertolak Belakang
Agenda tersebut segera berbenturan dengan kepentingan partai ultra-Ortodoks, yang selama ini menuntut pengecualian dari dinas militer nasional. Di sisi lain, partai-partai Arab dapat memegang posisi strategis, meski keterlibatan mereka berisiko memicu penolakan dari kelompok tertentu. Kebutuhan meraih 61 suara memaksa Eisenkot menimbang kompromi, sementara sejumlah tokoh menolak formula kerja sama lintas blok. Karena itu, keunggulan rekomendasi awal belum otomatis berubah menjadi dukungan parlemen yang cukup untuk meloloskan kabinet baru.
Pemerintahan Israel dan Opsi Kesepakatan dengan Likud
Selain merangkul partai-partai lain, Eisenkot dapat pula menjajaki pemerintahan persatuan bersama Likud yang dipimpin Netanyahu. Namun, perbedaan mendalam menyangkut kebijakan, wajib militer, dan arah pemerintahan membuat kesepakatan tersebut tetap sulit dicapai. Netanyahu sendiri mendorong persatuan partai-partai Zionis, sedangkan opsi dukungan eksternal kelompok Arab menghadirkan pertaruhan politik tersendiri.
Tekanan Diplomatik Membesar di Tengah Perang Regional
Kalkulasi koalisi berlangsung ketika Israel menghadapi tekanan diplomatik menyusul kehancuran Gaza serta konflik bersenjata dengan Iran. Eisenkot memperingatkan hubungan dengan sekutu strategis memburuk, bahkan sahabat terdekat mulai mempertanyakan arah kemitraan mereka bersama Israel. Di Amerika Serikat, hasil pemilu sela 3 November memproyeksikan Demokrat merebut kendali kedua majelis Kongres mulai tahun depan. CBS News
Waktu Pembentukan Kabinet Mulai Berjalan
Perubahan peta kekuasaan Washington menjadi tekanan tambahan bagi pemerintahan Israel, terutama ketika hubungan bilateral menghadapi evaluasi politik. Kemenangan Demokrat juga mencerminkan penolakan pemilih terhadap perang Iran dan keresahan ekonomi domestik, menurut laporan hasil pemilu. Tekanan tersebut memperkuat urgensi pembentukan kabinet yang mampu memulihkan diplomasi, mengelola keamanan, sekaligus merespons tuntutan masyarakat Israel. Meski demikian, komposisi parlemen yang terfragmentasi mengharuskan Eisenkot mengutamakan kompromi realistis ketimbang sekadar mengandalkan mandat presiden.
Eisenkot kini memiliki 28 hari untuk menyusun koalisi, dengan peluang tambahan 14 hari melalui persetujuan Presiden Herzog. President Jika gagal memperoleh kepercayaan mayoritas Knesset, proses pembentukan pemerintahan dapat berlanjut melalui mekanisme konstitusional berikutnya. Mandat ini membuka peluang menggantikan Netanyahu, tetapi nasib kepemimpinan Israel tetap ditentukan oleh negosiasi yang berlangsung selama beberapa pekan.