Elderforamerica – Pemangkasan Anggaran. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2025 mengalami pemangkasan yang cukup signifikan, yakni hingga 73 persen, meninggalkan total anggaran hanya sebesar Rp 29,57 triliun. Pemangkasan ini menjadi sorotan banyak pihak, karena akan berdampak pada berbagai program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan oleh pemerintah. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai pemangkasan anggaran ini, serta program-program yang hilang dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Pemangkasan Anggaran yang Signifikan
Pasalnya, sektor infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun, dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil dan kebutuhan untuk mengalokasikan dana untuk sektor-sektor lainnya, pemerintah terpaksa mengurangi anggaran untuk sektor PUPR secara drastis.
Pada tahun 2024, anggaran Kementerian PUPR tercatat sebesar Rp 108 triliun. Namun, pada tahun 2025, anggaran tersebut dipangkas hampir tiga per empat menjadi hanya Rp 29,57 triliun. Pemangkasan ini menjadi sorotan karena sektor infrastruktur yang membutuhkan dana besar untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan berbagai proyek infrastruktur strategis di Indonesia.
Program-program yang Hilang Akibat Pemangkasan Anggaran
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, telah menyampaikan beberapa program yang akan terhenti atau ditunda akibat pemangkasan anggaran yang signifikan ini. Berikut adalah beberapa program yang hilang atau tidak akan dilanjutkan pada tahun 2025:
Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan
Salah satu dampak terbesar dari pemangkasan anggaran ini adalah penghentian atau penundaan sejumlah proyek pembangunan jalan dan jembatan di berbagai daerah.
Pembangunan Infrastruktur Perumahan
Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini menjadi salah satu fokus utama Kementerian PUPR juga turut terdampak. Program Rumah Sederhana Sehat (RSS) yang bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin akan mengalami penurunan anggaran yang cukup besar.
Proyek Bendungan dan Penyediaan Air
Salah satu program besar lainnya yang turut terkena dampaknya adalah pembangunan bendungan dan penyediaan air bersih. Bendungan merupakan infrastruktur yang sangat penting untuk mendukung irigasi pertanian, pengendalian banjir, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat. Pemangkasan ini tentunya akan memperlambat pencapaian tujuan jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya air.
Proyek Infrastruktur di Kawasan Tertinggal dan Perbatasan
Program pembangunan infrastruktur di kawasan tertinggal dan perbatasan juga harus terhenti akibat pemangkasan anggaran. Wilayah-wilayah ini, yang seringkali terisolasi, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat pembangunan ekonomi.
Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Pembangunan Infrastruktur
Pemangkasan anggaran sebesar 73 persen ini tentunya akan berdampak besar pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur yang berkualitas adalah salah satu kunci utama untuk meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu dampak yang paling terasa adalah lambatnya peningkatan konektivitas antar wilayah, baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara tetangga. Infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi menjadi vital untuk mendukung distribusi barang dan jasa yang efisien, serta mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal.
Selain itu, program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tertunda juga akan memperburuk masalah kekurangan hunian di Indonesia. Banyak masyarakat yang masih hidup dalam kondisi tidak layak huni dan membutuhkan rumah yang terjangkau. Dengan pengurangan anggaran ini, masalah perumahan yang sudah lama berlangsung di Indonesia semakin sulit untuk diatasi.
Pemangkasan anggaran Kementerian PUPR sebesar 73 persen menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Pemerintah perlu mencari solusi dan langkah-langkah strategis agar sektor infrastruktur tetap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia.